pencarian

Menteri Keuangan dari masa ke masa beserta kebijakannya (1945-2017)

Sebagai salah satu Direktorat dibawah Kementerian Keuangan, tidak arif rasanya jika kita tidak mengetahui siapa saja orang yang pernah duduk sebagai Menteri Keuangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah orang-orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan beserta periode jabatan dan Kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan Kementerian Keuangan dari tahun 1945 sampai dengan 2017.

Menteri Keuangan dari masa ke masa (1945-2017)
1.       Samsi Sastrawidagda (19 Agt – 26 Sep 1945)
2.       A. A. Maramis (26 Sep – 14 Nov 1945, 3 Jul 1947 - 4 Agt 1949)
3.       Sunarjo Kolopaking (14 Nov – 5 Des 1945)
4.       Surachman Tjokroadisurjo (5 des 1945 – 2 Okt 1946)
5.       Syafruddin Prawiranegara (2 Okt 1946 – 26 Jun 1947, 20 Des 1949 – 6 Sep 1950, 6 sep 1950 – 27 Apr 1951)
6.       Lukman Hakim (19 Des 1948 – 20 Des 1949, 20 Des 1949 – 6 Sep 1950)
7.       Jusuf Wibisono (27 sep 1951 – 3 Apr 1952, 24 Mar 1956 – 9 Apr 1957)
8.       Soemitro Djojohadikusumo ( 3 Apr 1952 – 30 Jul 1953, 12 Agt 1955 – 24 Mar 1956)
9.       Ong Eng Die (30 Jul 1953 – 12 Agt 1955)
10.   Mr. Sutikno Slamet ( 9 Apr 1957 – 10 Jul 1959)
11.   Djoeanda Kartawidjaja ( 10 Jul 1959 – 1 Jul 1960)
12.   R.M. Notohamiprodjo ( 1 Jul 1960 – 13 Nov 1963)
13.   Sumarno ( 13 Nov 1963 – 25 Jul 1966)
14.   Frans Seda (25 Jul 1966 – 6 Jun 1968)
15.   Ali Wardhana ( 6 Jun 1968 – 19 Mar 1983)
16.   Radius Prawiro ( 19 Mar 1983 – 11 Mar 1988)
17.   J.B. Sumarlin (21 Mar 1988 – 11 Mar 1993)
18.   Marie Muhammad (17 Mar 1993 – 11 Mar 1998)
19.   Fuad Bawazier ( 16 Mar – 21 Mei 1998)
20.   Bambang Subianto (23 Mei 1998 – 20 Okt 1999)
21.   Bambang Sudibyo ( 26 Okt 1999 – 23 Agt 2000)
22.   Prijadi Praptosuhardjo ( 23 Agt 2000 – 12 Jun 2001)
23.   Rizal Ramli (12 Jun – 9 Agt 2001)
24.   Boediono ( 9 Agt 2001 – 20 Okt 2004)
25.   Jusuf Anwar (21 Okt 2004 – 7 Des 2005)
26.   Agus Martowardodjo (20 Mei 2010 – 20 Mei 2013)
27.   M. Chatib Basri (21 Mei 2013 – 20 Okt 2014)
28.   Bambang Brodjonegoro ( 27 Okt 2014 – 27 Jul 2016)
29.   Sri Mulyani Indrawati ( 07 Des 2005 – 21 Mei 2010, 27 Juli 2016 – Sekarang)


Kebijakan Menteri Keuangan dari masa ke masa (1945-2017)
1.       1945 – Pemerintah mencari dana untuk membiayai jalannya pemerintahan dan perjuangan.
2.       7 Nov 1945 – Pembentukan Panitia Pencetakan Uang ORI.
3.       Feb 1946 – mengikuti konferensi ekonomi.
4.       29 April 1946 – pelaksanaan program pinjaman nasional yang tertuang di dalam UU Nomor tahun 1946.
5.       27 Mei 1946 – diplomasi beras dengan India sebagai strategi membuka blockade perdagangan luar negeri yang dilakukan Belanda.
6.       1 Oktober 1946 – Dibentuk lembaga pejabatan Bea dan Cukai yang diperingati sebagai hari lahir DJBC
7.       30 Oktober 1946 – uang ORI dicetak dan digunakan resmi sebagai uang Negara yang dikukuhkan dalam UU No. 17 tahun 1946.
8.       19 Januari 1947 – pembentukan planning board (Badan Perancang Ekonomi).
9.       26 Agustus 1947 – mempertahankan ORI sebagai uang resmi RI dan memberikan wewenang kepada daerah untuk menerbitkan mata uang atau alat pembayaran sementara menurut PP Nomor 19 tahun 1947.
10.   17 Agustus 1948 – kebijakan ‘Kasimo Plan’ yang ditujukan untuk memproduksi pangan persediaan, khusunya di Sumatera.
11.   10 Maret 1950 – Pemerintah mengeluarkan Kebijakan program yang fenomenal  yang lebih dikenal dengan ‘Gunting Sjafruddin’.
12.   3 Mei 1956 – Kebijakan pemutusan kerjasama Finek melalui UU pembatalan persetujuan kerjasama KMB.
13.   1957 – penghentian program Benteng.
14.   11 November 1958 – Kebijakan penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT).
15.   24 Agustus 1959 – Penurunan Nilai mata uang pecahan Rp 10.000 dan Rp 5.000 (sanering).
16.   25 Agustus 1959 – Kebijakan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
17.   28 Maret 1963 – Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon).
18.   1 Mei dan 15 Oktober 1963 – Kebijakan penandatanganan uang kertas pecahan Rp 1 dan Rp 2,5.
19.   13 Desember 1965 – Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
20.   1968 – kebijakan penurunan tingkat inflasi secara masif yang pada saat itu mencapai nilai 650%.
21.   23 Agustus 1971 – Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
22.   1976 – pembentukan PAIK, BAPEPAM, & BUPN di lingkungan Kementerian Keuangan.
23.   1978 – Kebijakan disiplin fiscal, reformasi ekonomi nasional, dan perdagangan internasional.
24.   1978 – Kebijakan devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing, 15 November.
25.   1 Juni 1983 – Kebijakan Moneter paket juni (pakjun) untuk penyaluran kredit perbankan.
26.   12 September 1986 – Devaluasi mata uang rupiah terhadap mata uang asing.
27.   28 Oktober 1986 – penghapusan ketentuan pagu suap untuk mendukung iklim investasi, khususnya masuknya modal dan dana dari luar negeri.
28.   27 Oktober 1988 – Kebijakan Moneter Paket Oktober (Pakto 88) yang ditujukan untuk mendukung perluasan jaringan keuangan & perbankan di seluruh Indonesia.
29.   10 Juli 1991 – Kenaikan harga BBM dimana tiap jenisnya mengalami kenaikan lebih dari 20%. Kenaikan ditetapkan di dalam Keppres No. 30/1991.
30.   1993 – Kebijakan penyelesaian kredit macet perbankan, reformasi perpajakan, dan efisiensi anggaran.
31.   8 Januari 1993 – Kenaikan harga BBM, harga premium dari Rp 550 menjadi Rp 700
32.   27 Desember 1993 – Inpres Desa Tertinggal (IDT) Nomor 5 tahun 1993.
33.   1997 – Peningkatan pengeluaran anggaran untuk program restrukturisasi sector keuangan dan social safety net.
34.   1997 – Tight Fiscal Policy dengan mengurangi ekspansi pengeluaran pemerintah untuk proyek investasi.
35.   14 Agustus 1997 – Tight Money Policy dan perubahan system nilai tukar mata uang menjadi Floating exchange rate.
36.   31 Oktober 1997 – pemulihan sector ekonomi dan keuangan dengan menandatangani Letter of Intent antara Indonesia dan IMF.
37.   1998 – kebijakan merger, akuisisi, dan likuidasi perbankan yang mengalami masalah.
38.   10 April 1998 – Kebijakan BLBI sebagai kebijakan bailout pemerintah atas perbankan. Kemudian, tugas ini dialihfungsikan kepada BPPN.
39.   1 Januari 2001 – Kebijakan Otonomi Daerah.
40.   13 Juni 2001 – Kebijakan efisiensi waktu penyelesaian revisi APBN.
41.   2002 – pembentukan LTO pertama.
42.   2002-2003 – penyesuaian harga BBM
43.   2003 – pembentukan UU Keuangan Negara, 17 tahun 2003
44.   2004 – pembentukan UU Pemeriksaan, Nomor 15 tahun 2004.
45.   2004 – pembentukan UU Perbendaharaan Negara, Nomor 1 tahun 2004.
46.   2005 – Audit terhadap solar yang akan digunakan PLN sebagai dasar subsidi yang akan diberikan pemerintah.
47.   1 November 2006 – Hari Lahir DJKN
48.   2008 – Reformasi Birokrasi Kemenkeu.
49.   2008 – Goncangnya kondisi perekonomian di AS tetapi tidak berdampak besar pada perekonomian Indonesia.
50.   2014 – Penyiapan anggaran divestasi PT Inalum ke Indonesia sebesar Rp 7 Triliun.
51.   2014 – Kebijakan Bea Keluar Sumber Daya Mineral dan Batubara untuk diekspor sejalan dengan UU Nomor 7 tahun 2009, PMK 6/PMK.011/2014.
52.   2015 – penganggaran untuk Dana Desa. Dana Desa yang dianggarkan dalam APBN-P 2015 sebesar Rp 20,7 Triliun.
53.   2015 – Pengurangan Subsidi BBM bagi pembangunan insfrastruktur sebagai prioritas pembangunan.
54.   2015 – Subsidi tetap untuk penggunaan solar. Subsidi tetap diberikan sebesar Rp 1.000 per liter.
55.   22 OKtober 2015 – Intensif Fiskal sebagai bagian dari beberapa paket kebijakan ekonomi ke-5 yang dikeluarkan pemerintah.
56.   2016 – Kebijakan pengalokasian anggaran THR dan Gaji ke-13 untuk PNS.
57.   2016 – Kebijakan Amnesti Pajak, 1 September 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.
58.   2016 – Kebijakan efisiensi anggaran dengan dipotongnya belanja APBN 2016 sebesar Rp 133,8 Triliun.
59.   1 Juli 2017 – Efisiensi anggaran APBN 2017 yang dipangkas senilai Rp 16 Triliun.

0 Response to "Menteri Keuangan dari masa ke masa beserta kebijakannya (1945-2017)"

Posting Komentar